 |
| Susana Diskusi di Redaksi Pos Kupang (foto Alwi) |
KUPANG, PK --- Agenda
aksi pemerintah dalam upaya penanggulangan bencana alam di NTT belum
maksimal dan masih mengambang. Meski demikian, sikap tanggap darurat
dari pemerintah dan masyarakat sudah ada. Yang masih dibutuhkan adalah
sosialisasi peraturan daerah (perda) tentang penanggulangan bencana alam
secara terus-menerus oleh pemerintah dibantu LSM dan media massa.
Demikian intisari diskusi dan
sharing pengalaman antara para awak redaksi Pos Kupang dengan para
peserta study tour dari Oxfam beserta mitranya dari Timor Leste yang
didukung Perkumpulan Relawan CIS Timor dan PMPB, di ruang rapat Redaksi
SKH Pos Kupang Jalan Kenari 1, Naikoten 1, Kupang, Rabu (22/6/2011)
siang.
"Agenda
aksi pemerintah dalam upaya penanggulangan bencana alam di NTT masih
mengambang. Memang sudah ada aksi-aksi nyata lainnya namun belum
maksimal dan bantuan terlambat sampai ke lokasi bencana dan target,"
tandas Dion DB Putra, Pemred SKH Pos Kupang, didampingi Redpel, Tony
Kleden.
Dion mencontohkan bencana paling
sederhana, yaitu bencana kebakaran. Pemerintah dan institusi yang
menangani bencana kebakaran terlihat setengah hati.
"Sudah habis terbakar baru mobil
pemadam tiba di lokasi. Ditanya alasannya, mereka bilang tidak ada BBM
dan terpaksa mengutang eceran solar di pedagang kaki lima (PKL). Ini kan
ironis," katanya.
Dalam bagian lain penjelasannya,
Dion mengatakan dalam kurun waktu 10 hingga 20 tahun terakhir, ada tiga
krisis yang dihadapi rakyat NTT, yaitu krisis pangan, krisis air dan
krisis energi. "Bahkan dalam dua tahun terakhir, ada bencana lain lagi,
yaitu gagal tanam. Ini yang sangat parah," kata Dion.
Bagaimana SKH Pos Kupang
menyikapi soal ini, Dion mengatakan kebijakan redaksional mengharuskan
wartawan untuk membuat tulisan yang isinya memberikan warning kepada
pemerintah tentang bencana apa yang bakal terjadi.
"Selain peringatan, juga kontrol
dari media massa sangat penting. Misalnya mengawasi bantuan hingga ke
lokasi dan korban bencana. Sebab ada gejala orang kaya baru setelah
selesai bencana. Ini harus benar- benar diawasi," tandasnya.
Tentang krisis pangan, Dion
mengatakan banyak faktor penyebabnya, di antaranya anomali cuaca dan
perubahan iklim. Jika tidak ada tanggapan terhadap perubahan iklim yang
drastis itu dan tidak diberitakan media massa, maka pemerintah dan LSM
yang bergerak di sektor pengembangan pangan juga akan kewalahan mencari
strategi kebijakan untuk mengatasi bencana kelaparan yang mengancam.
"Faktor lain lagi, sistem
pengembangan pertanian yang uniform, tidak menghormati potensi dan
kearifan lokal. Hal ini terjadi sejak pemerintahan orde baru. Ada
anggapan yang keliru bahwa pangan berarti beras. Padahal di Timor,
pangan identik dengan jagung dan ubi-ubian. Akibatnya petani NTT,
khususnya di Timor ramai-ramai menanam padi. Petani di Timor kehilangan
orientasi. Mereka bingung karena sistim uniform ini sangat kacau dan
berdampak sangat luas," kata Dion.
Dia menambahkan, media massa dan LSM memiliki tanggung jawab moril untuk melakukan pencerahan soal ini.
Menjawab pertanyaan peserta
apakah ada tim khusus yang disiapkan SKH Pos Kupang dalam program
tanggap darurat bencana, Dion menjelaskan masyarakat NTT sedikit lebih
melek media massa dan sangat kooperatif. "Tidak ada tim khusus. Tapi
bila ada bencana alam, masyarakat lebih dulu memberitahu wartawan, baru
polisi dan pemerintah. Ini kondisi yang bagus dan sangat membantu,"
katanya. Berdasarkan informasi pertama itu, wartawan terjun langsung ke
lokasi bencana dan memberitakan secara lugas dan langsung.
Sementara itu, Direktur CIS
Timor, Winston Rondo, melalui stafnya, Hans Oematan, menjelaskan tujuan
study tour ke Pos Kupang adalah untuk berbagi pengalaman tentang
penyebaran informasi yang terkait dengan kerja kesiapsiagaan, respon
darurat dan upaya pengurangan resiko bencana di NTT.
"Juga berbagi strategi Pos
Kupang dalam penguatan kapasitas internal dan eksternal dalam memahami
kerja kesiapsiagaan, respon darurat dan pengurangan resiko bencana dalam
rangka meningkatkan kualitas informasi untuk advokasi," kata Oematan.
(ade)
Pos Kupang, 23 Juni 2011 halaman 5
