Disiplin Menetapkan Anggaran

ilustrasi

BUKAN tanpa tujuan mulia ketika pemerintah pusat memberlakukan sanksi bagi daerah yang terlambat menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah pusat mematok batas waktu 30 November 2016 bagi seluruh daerah  untuk menetapkan APBD induk tahun anggaran 2017 mendatang.

Kepala daerah dan wakilnya serta semua anggota DPRD  tidak boleh menima gaji selama enam  bulan ke depan  jika sampai batas waktu 30 November tahun anggaran berjalan, belum ada penetapan perda APBD induk. Begitulah wujud sanksi yang akan diberikan pemerintah pusat. Tegas,  jelas dan langsung tertuju pada mereka yang berwenang mengambil keputusan.

Berharap Banyak pada PSSI

Edy Ramayadi

PANGLIMA Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Letjen TNI Edy Rahmayadi terpilih sebagai Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) periode 2016-2020. Edy meraih mayoritas suara dalam kongres PSSI di Hotel Mercure Ancol, Jakarta,  Kamis 10 November 2016.

Dalam kongres yang diikuti seluruh anggota PSSI tersebut, Edy mendapat dukungan 76 suara atau unggul jauh dibandingkan calon lainnya mantan Panglima TNI Jenderal Moeldoko yang mendapat dukungan 23 suara disusul Eddy Roempoko satu suara. Tiga tiga calon ketua umum PSSI lainnya yakni Sarman El Hakim, Bernhard Limbong dan mantan pemain timnas Kurniawan Dwi Yulianto tidak mendapatkan suara dalam kongres itu. Media melaporkan ada tujuh suara yang tidak sah.

Ketua PWI NTT Sesalkan Hilangnya Prasasti Pers

Dion DB Putra

POS KUPANG.COM, KUPANG -- Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Nusa Tenggara Timur (NTT) menyesalkan hilangnya Prasasti Pers yang ditandatangani Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam Hari Pers Nasional (HPN) 9 Februari 2011 di Taman Nostalgia Kota Kupang.

"Kita sesalkan karena pemerintah bisa kecolongan hingga aset itu dicuri orang," kata Ketua PWI NTT Dion DB Putra kepada ANTARA News di Kupang, Sabtu (16/7/2016).

Dia meminta Pemerintah Kota Kupang dan Provinsi NTT segera membuat lagi prasasti untuk mengganti prasasti yang hilang itu untuk mengembalikan nilai sejarah bagi masyarakat umum, dan khususnya pers nasional di NTT.

"Kata-katanya bisa dikutip lagi. PWI Provinsi NTT memililki dokumen foto prasasti itu. PWI berharap pemerintah serius menanggapi masalah ini," kata Pemimpin Redaksi Harian Umum Pos Kupang itu.

Dion: Tarman Azzam Abdikan Hidupnya Demi Kemerdekaan Pers

Tarman Azzam

POS KUPANG.COM, KUPANG - Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Nusa Tenggara Timur Dion DB Putra menilai, Tarman Azzam adalah wartawan yang sepanjang hidupnya mengabdikan diri bagi tegaknya kemerdekaan pers di negeri ini.

Peran itu tidak hanya dia lakoni saat menjadi Ketua Umum PWI Pusat selama dua periode, kata Dion DB Putra yang juga pemimpin redaksi Harian Pos Kupang itu kepada Antara di Kupang, Jumat (9/9/2016).

Ketua Dewan Penasihat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Tarman Azzam meninggal dunia, Jumat pada pukul 09.23 WIT di Ambon.

Tarman meninggal setelah mendapat serangan jantung di Ambon, Maluku, saat ingin menghadiri peluncuran Hari Pers Nasional 2017 bersamaan dengan pembukaan pesta Teluk Ambon. Saat ini pun, Tarman menjabat sebagai Ketua Dewan Penasihat PWI Pusat.

Pemkot Segera Tata Ulang Nama Jalan

Abadikan Para Tokoh yang Berjasa

KUPANG, PK - Menjamurnya nama jalan di Kota Kupang yang terkesan tanpa makna menjadi perhatian Walikota Kupang,  Jonas Salean, SH, M.Si. Jonas mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang segera menata ulang nama-nama jalan itu pada tahun 2016.

Ia mengatakan, beberapa jalan seperti Jalan Bakti Karang, Jalan Bumi dan lainnya akan diganti nama  tokoh yang berjasa bagi Kota Kupang atau Nusa Tenggara Timur (NTT). Sebelum mengganti nama pemerintah akan erbaiki kondisi jalannya.

"Kalau jalannya jelek, jangan sampai warga kota berpikir, pemerintah menganggap remeh nama tokoh yang diabadikan itu. Memberikan nama jalan, tetapi fisik jalannya jelek dan rusak itu juga  tidak baik. Saat ini pemerintah membenahi dulu jalanya dan tahun 2016 baru tata ulang nama jalan," kata Jonas kepada Pos Kupang di Kantor Walikota Kupang, Rabu (11/11/2015).

Ia menjelaskan, perubahan nama jalan pada tahun 2016 akan diinformasikan kepada masyarakat terlebih dahulu. Beberapa nama tokoh yang akan diabadikan antara lain mantan Gubernur NTT Hendrik Fernandez dan Ben Mboi. Pemerintah juga  akan menyesuaikan nama jalan dengan lingkungan setempat, terutama di daerah pengembangan. Namun, nama yang tidak bermakna kemungkinan dihapus.