Masyarakat patut melihat apakah usaha ini memiliki legalitas perizinan dari koperasi atau lembaga keuangan. "Kalau perusahaan itu punya track record yang baik dan punya usaha yang jelas tak soal. Tapi, mendengar penjelasan dan informasi di media massa, saya khawatir," kata Kusdinar, ketika ditemui di Kantor BRI Cabang Kupang seusai penyerahan mobil hadiah undian Simpedes kepada nasabah Eklon Amtiran, Rabu (26/4/2017).
Kusdinar mengatakan, kalau keuntungan terlampau tinggi patut dicurigai. Sebab, informasi di media massa menyebutkan bahwa nasabah menyerahkan dana Rp 550 ribu untuk mendapatkan cincin seharga Rp 1 miliar. Dengan cincin itu nasabah boleh meminjam uang di bank, salah satunya BRI.
Kusdinar menyatakan, jika nasabah hendak meminjam uang, BRI tetap melihat usaha yang dijalankan dan bukan nilai agunan berupa cincin emas itu. Nilai agunan, tegasnya, merupakan salah satu faktor penilai BRI.
Penipuan dengan kasus iming-iming mendapatkan banyak bonus semestinya diwaspadai warga dan harus lebih selektif memilih lembaga investasi.
"Komnas PAN kumpulkan dana dengan janji mendapatkan sertifikat dan cicin seharga Rp 1 miliar, mestinya dikonfirmasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemda Sikka juga lebih respons, terutama izin melakukan penghimpunan dana," kata anggota DPRD Sikka, Stef Sumandi, Rabu (26/4/2017).
Menurut Stef, semua jenis usaha yang ada di daerah wajib diketahui pemerintah daerah setempat. Ia menyarankan Pemerintah Kabupaten berkoodinasi dengan OJK supaya menyelamatkan warga negara di daerah ini.
"Saya tidak tahu cincin dari jenis logam mulia mana? Kalau dari emas, saat ini harga rata-rata Rp 589.000/gram. Kalau cincin seharga Rp 1 milar diperkirakan mendekati dua kilogram emas dipakai dijari. Bagaimana mungkin emas dua kilogram dipakai dijari. Tidak rasional," kata politis PDIP Sikka ini.
Anggota DPRD Sikka lainnya, Alfonsus Ambrosius mengkhawatirkan iming-iming uang dan cincin kelak mendatangkan malapetaka bagi warga anggota Komnas PAN.
Oni, sapaan Ambrosius mengaku menerima pengeluhan warga yang telah menyetor uangnya. "Mereka sepertinya termakan janji. Ada yang pinjaman uang hanya karena ingin jadi anggota. Kalau nanti tidak dapat apa-apa,kasihan warga ini," kata Oni.
Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Wilayah NTT, Meridian Dewanta Dado, S.H, menyarankan masyarakat NTT waspada apabila menerima tawaran investasi atau penghimpunan dana dalam bentuk apapun seperti di Koperasi Mitra Tiara, dan Wein Group.
"Produk investasi atau penghimpunan dana publik yang bercirikan imbal hasilnya di luar batas kewajaran dalam waktu singkat, harus diwaspadai," tegas Dado.
Menurut Dado, mengutamakan perekrutan anggota, tidak dijelaskan bagaimana cara mengelola investasinya, usaha atau produk turunan, kepatutan di sektor investasi keuangan, struktur kepengurusan, struktur kepemilikan, akan menyerupai money game dan skema ponzi. Keadaan ini, kata Dado, menyebabkan kegagalan mengembalikan dana masyarakat yang diinvestasikan. Bila barang, lanjutnya, maka kualitas barang tidak sebanding dengan harganya dan bonus dibayar hanya bila ada perekrutan.
Dado mengatakan, ciri-ciri investasi atau penghimpunan dana publik model seperti itulah yang berujung pada investasi bodong yang justru merugikan masyarakat.
"Kita minta masyarakat memastikan bahwa lembaga atau badan hukum yang melakukan penawaran investasi atau penghimpunan dana publik harus telah memiliki izin sesuai dengan peruntukannya dari salah satu lembaga yang berwenang. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan atau dari Bank Indonesia (BI), serta Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappepti) dan Kementerian Perdagangan atau Kementerian Koperasi. (pol/ius)
Sumber: Pos Kupang 27 April 2017 hal 1
