Hanya Supit yang Sumringah

Temuan  BPK

* Kabupaten Sangihe
Indikasi Kerugian Negara: Rp 1.880.979.775
Total Temuan Rp: 7.676.046.901

* Kabupaten Bolmong
Indikasi Kerugian Negara: Rp 2,599,798
Total Temuan: Rp 59.855.866.713

* Kota Tomohon
Indikasi Kerugian Negara: Rp 2.765.337.221
Total Temuan: Rp 3.183.506.607

* Kabupaten Sitaro
Indikasi Kerugian Negara: Rp 198.195.691
Total Temuan: Rp 941.383.194

* Kabupaten Boltim
Indikasi Kerugian Negara: Rp 3.848.988.449
Total Temuan: Rp 6.225.259.009

Sumber: BPK Perwakilan Sulut


Hanya Supit yang Sumringah
* Enam dari 15 Daerah di Sulut Disclaimer
* Saptogiri: Bupati-Wali Kota Jangan Galau

MANADO, TRIBUN -  Awan kelabu masih menyelimuti Sulawesi Utara (Sulut) terkait laporan keuangan tahun  2011. Badan Pengelolaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulut memberikan opini tidak memberikan pendapat (TMP) atau disclaimer bagi empat dari lima daerah, yakni Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), Boltim, Sangihe dan Kota Tomohon
Hanya Kabupaten Sitaro yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hasil mengecewakan itu diumumkan BPK  RI Perwakilan Sulut di Aula kantor  Jalan 17 Agustus Manado, Kamis (12/7). Pencapaian itu membuat Sulut sementara mengantongi enam daerah kota/kabupaten yang memperoleh opini disclaimer, sebelumnya Bolmut dan Bolsel bernasib sama. BPK masih akan mengumumkan opini kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), Minahasa Utara (Minut), Talaud, Minahasa Tenggara (Mitra) dan Kota Manado.Sejauh ini Kota Bitung yang paling berprestasi meraih WTP, Minahasa,  Sitaro memperoleh WDP dan Kotamobagu opini Tidak Wajar.
Sejumlah kepala daerah punya alasan tersendiri atas capaian itu. Bupati Bolmong Salihi Mokodongan misalnya, kepada Tribun mengaku baru memimpin Bolmong  pertengahan 2011. "Ini merupakan bawaan dari  sebelumnya," katanya.
Salihi  tidak goyah, malah opini itu mendorong untuk perbaikan ke depan "Tidak ada kekecewaan karena menuju perbaikan," katanya. Berbeda dengan Salihi,  Ketua DPRD Bolmong Abdul Kadir Mangkat mengaku kecewa "Kecewanya di sini kita sampaikan ke SKPD, harus lebih baik mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan,"  ujarnya.
"Jika selama 60 hari masih ada SKPD yang belum menindaklanjuti  rekomendasi dari BPK, Dewan tidak segan-segan untuk meberikan rekomendasi peninjauan kepala SKPD-nya. Artinya kepala SKPD tersebut tidak becus bekerja," kata Salihi yang dihubungi secara terpisah dari Kotamobagu.
Adapun penyebab disclaimer, kata dia, terbagi dalam dua garis besar yakni sistem pengawasam internal dan azas kepatutan. Berdasarkan pemaparan BPK saat menyerahkan LHP kepada beberapa daerah, lembaga tersebut menemukan 24 pelanggaran yang dilakukan  Pemkab Bolmong.
Sehan Landjar, Bupati Boltim mengungkapkan, tahun  2012 laporan keuangan Boltim dijamin akan lebih baik. "Saya tidak mau berandai-andai soal opini karena opini WTP saja, tidak ada kesalahan hukum di dalamnya, yang disclaimer juga dikatakan belum tentu ada penyelewenangan," katanya.Meski disclaimer Landjar mengaku tak kecewa "Mengapa harus kecewa, yang ada itu pengguna anggaran lebih termotivasi lebih baik," ungkapnya.
Walikota Tomohon, Jimmy Eman tidak hadir. Eman diwakil Asisten Perekonomian dan Pembangunan Tresje Kaunang. Hadir pula Ketua DPRD Andy Sengkey. Kaunang mengatakan, Pemko Tomohon sudah berbenah, tapi hasilnya belum maksimal. Senada diungkapkan Sengkey, Pembenahan, katanya telah dilakukan namun masalah utang, aset,dan tindak lanjut rekomendasi BPK tahun 2010 menjadi faktor opini disclaimer.
Hanya Bupati Sitaro Tony Supit yang terlihat sumringah ketika membawakan pidato mewakili kepala daerah yang lain. Opini laporan keuangan daerahnya meningkat dari tahun sebelumnya, dari opini tidak wajar (TW) meningkat jadi WDP. Supit senang, usai menerima LHP,  ia dibisiki Sekda memperoleh WDP.
Kepala BPK RI Perwakilan Sulut Rochmadi Saptogiri mengaku berat hati menyampaikan kabar tersebut.  "Berat saya sampaikan, namun itulah kenyataannya," ujar Saptogiri di depan para kepala daerah. Disebutkannya, temuan BPK sama seperti tahun-tahun sebelumnya berkisar pada  masalah kas, piutang, aset tetap dan  pembiayaan. "Permasalahannya ketidakcukupan bukti banyak ditemukan. Begitu BPK tidak peroleh bukti, atas itu laporan keuangan tidak diyakini, karena tidak ada pertanggungjawaban," ujar Saptogiri.
Menurut dia, pengelolaan keuangan seharusnya menjadi budaya disiplin. "Mohon maaf tahun ini Provinsi Sulut hampir mayoritas disclaimer. Pemda  dan DPRD harus bekerja keras bersinergi keluar dari disclaimer," katanya.
Soptagiri mengatakan, sebenarnya memperoleh opini WDP tidak sulit. Yang penting ada kemanuan pimpinan dan diterjemahkan Sekda ke SKPD "Opini WTP baru sulit. Betul-betul harus clear,  tidak salah saji material dan indikasi tindak pidana," katanya. Sebagai solusi, Saptogiri mengungkapkan, mulailah memproses dari rekomdndasi hasil pemeriksaan BPK agar tahun mendatang tak ditemukan lagi. Saptogiri menutup pengumumannya dengan pantun. Ia mengimbau Bupati wakikota jangan gusar dan galau hanya karena opini. (ryo/suk)