SUARA-suara
itu terdengar berulang. Dari Atambua hingga Kupang dari Mbay sampai
Manggarai, Larantuka hingga Waikabubak, dari Bajawa ke Borong tembus
Ba'a. Ende juga SoE, Kefa, Lembata pun Kalabahi. Suara itu, serupa cicit
pipit di mayang-mayang gelagah sabana. Seumpama nyanyi jangkrik di
rerumputan tropis tahan kering semusim. Suara-suara itu, suara anak
Flobamora beremblim Merah Putih.
Siang itu, sepenggal siang sepekan silam, suara itu kembali mengaum.
Mengaum diam-diam. Tak lengking mencabik langit tenggara Republik. Cuma
desah riuh membatin. Menghardik sunyi. Tapi suara-suara itu nyata. Suara
itu, suara kambuhan keluarga besar Korpri. Suara pasca pilkada!
Setelah tujuh April tahun dua ribu sembilan,
lengkaplah sudah 12 pesta pilkada di beranda rumah Flobamora selama
2008. Sebanyak 24 putra terbaik (putri masih dinomorduakan!) Nusa
Tenggara Timur telah sah dan resmi mengenakan lambang Garuda di dada.
Ada muka baru, ada wajah lama.
Terpilih dari banyak yang melamar. Meraih
singgasana setelah lelah berjuang meraih cinta mayoritas rakyat. Sesudah
gontai berbantai kata dengan lawan tanding, setelah jerih berjepit dan
bakugigit visi misi. Mereka terpilih dengan ongkos tak sedikit.
Dan, suara-suara itu menjemput mereka dengan
riang, genit sekaligus pongah. Suara tepuk dada, suara sorak bergembira.
Suara ketidakpuasan, gundah gulana, suara sinis mengerang. Kiranya tuan
tahu apa yang hendak beta kata. Niscaya puan paham apa yang beta
cakapkan. Pasca pilkada kita segera tahu ke mana arah cerita.
Pilkada langsung tiga tahun sudah umurnya. Kiprah
dan terjang sepaknya masih sama dan serupa. Masih seperti yang dulu.
Yang ikut memenangkan menghitung jasa, kalkulasi tiap tetes keringat,
jerih lelah. Yang menang sinis menindis kubu kalah. Lirih bergumam
bangga, "Kau masuk kotak, kawan!"
Mutasi, itulah agenda perdana pasca pelantikan
bupati-wakil bupati hasil pilkada langsung sejak 2005. Bahasa kerennya
penataan birokrasi. Bupati-wakil bupati memandang perlu membentuk
semacam kabinet baru guna mendukung pelaksanaan visi dan misi selama
kampanye. Apa iya??
Bahasa lurusnya mutasi, memilah kawan dan lawan.
Memilih si Poni masuk kotak, mendorong si Pona naik panggung. Bahasa
gaulnya bagi-bagi kue jabatan dan kuasa bagi pendukung, kepada anggota
tim sukses yang telah berkeringat.
Siapa bilang kepala daerah terpilih hidup tenang?
Setelah dilantik, dikepung penagih janji. Yang tak lelah meminta
pamrih. Usai sumpah jabatan, jumpa tukang sorong badan, tunjuk muka.
Tercengang dihadiahi macam-macam. Hadiah politik. Gratis hari ini, besok
ada ekornya. Menolak enggan, terima pun beban. Dilema! Makin hari
semakin banyak penjilat. Makin hari kian banyak pelapor Asal Bapak
Senang. Tiada awas, sang kepala terlelap dalam pelukan bual. Tidur
dimanja kemunafikan.
Suara-suara itu, suara yang berulang bukan? Suara
lirih kepala-wakil kepala daerah terpilih menghadapi dilema. Mungkin
tak terucap lugas meski dada sesak bergelora. Apa daya! Sukses pilkada
langsung adalah kerja tim raksasa. Kerja bareng manusia sekampung besar
dengan macam-macan agenda.
Maka balas jasa tak terelakkan. Yang pahit ini
tak indah dikata, tapi mesti diucapcakapkan. Mutasi birokrasi kita
adalah wajah mutasi balas jasa. Mau sekolah sampai ke negeri Cina
sekalipun, memiliki pengalaman segudang pun, tapi bila tuan bukan tim
sukses dan gagap "main cantik" akan tergusur pasrah. Profesionalisme itu
sayup terkubur di era pilkada langsung.
Suara itu, suara-suara berulang. Tahukah tuan dan
puan ada pejabat setinggi kepala biro dan kepala dinas tak cakap
menyusun renstra? Mau bilang apa, itulah kewenangan kepala daerah
memilih orang. Bayangkan kapasitasnya jika dokumen sepenting rencana
stategis (renstra) tak cakap digarap dan rampung tepat waktu?
Suara-suara itu sungguh mengganggu. Tapi inilah
buah pilkada langsung yang kita sepakati sebagai cara berdemokrasi nan
elok. Si tukang jalan dijunjung. Pencuri tulang dipuja. Yang bodoh dapat
tempat. Yang cakap jadi staf. Yang tua pikun diusung, masa dinas
dipanjang-panjangkan, yang muda energik dicampakkan. Peduli apa pada
kriteria ilmu kali otak kali watak?
Suara-suara itu, suara kegetiran. Memang tidak
semua buah pilkada rusak membusuk. Tidak semua bodoh, tak semua loyalis
buta. Ada mutiara. Ada emas. Tapi mutiara, berapa jumlah aparatur
mutiara di rumah kita? Profil Nusa Tenggara Timur hari ini belum jua
terungkit menjulang. Kita masih begini ini. Aparatur pemerintah sebagai
motor, panas tidak, dingin pun bukan!
Mutasi alias penataan birokrasi itu dapat menjadi
bibit perpecahan. Biasanya soal jatah kepala dan wakil kepala daerah.
Wakil punya jagoan, kepala punya andalan. Syukur kalau sejalan, seide.
Umumnya tarik-tarikan kepentingan. Salah atur, duet pilkada sontak remuk
redam di bulan pertama.
Suara itu, suara perpecahan masih bernada dasar
sama. Pilkada memperlihatkan, bibit perpecahan biasanya soal uang.
Tepatnya proyek. Bupati persempit ruang gerak wakil bupati. Pak wakil
kegerahan lalu bernyanyi kepada publik. Aku sudah tak tahan lagi. Aku
dicampakkan dalam pawai pembangunan kampung halaman. Pendukung ikut
nimbrung. Suara sumbang ramai terdengar. Di mana-mana. Suara-suara itu,
nyanyian itu bukan lagu baru bukan?
Sehati-sesuara, ajakan berulang yang disampaikan
Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya dalam setiap acara pelantikan kepala
daerah hasil pilkada 2008 kita tunggu buktinya. Maafkan beta jika batin
masih meragu.
***
PEKAN ketiga di awal tahun, secuil pengalaman
kecil ini menghampiri. Mengurus surat izin untuk kebutuhan tempat kerja,
beta percaya urusan itu akan mudah. Paling lama tuntas sehari dua.
Surat izin ini penting agar usaha kami tidak melanggar aturan negara.
Syaratnya tidak rumit. Semua berkas telah lengkap. Petugas yang menerima
mengangguk-anggukkan kepala. Syarat oke. Biaya administrasi sudah masuk
bukti kas. Tak ada soal. "Tapi Bapak harap bersabar karena pejabat
berwenang membuat paraf sedang tugas ke luar daerah selama seminggu,"
kata pegawai penerima berkas di instansi A.
Tuan dan puan yang pernah berurusan dengan
instansi pemerintah pastilah tahu siapa tukang paraf. Tanpa parafnya,
surat apapun tak akan diteken kepala dinas, kantor atau badan. Paraf
menunjukkan surat lolos sensor. Sudah sesuai prosedur, juklak, juknis.
Seminggu berikut beta datang lagi. Si tukang
paraf belum masuk kerja. Lima belas menit baru kutahu, abang tukang
paraf sakit flu dan batuk. "Besok datang lagi. Pagi-pagi," kata pegawai
yang sama.
Kudatang lagi pada waktunya. Tukang paraf sedang
rapat dengan pimpinan. Hari menjelang senja baru surat izin itu diparaf
dan naik ke meja kepala dinas. "Besok baru bisa diambil. Pak kepala
sudah pulang rumah," lagi-lagi kata penerima berkas. Tanpa senyum. Tanpa
tawa. Tanpa beban!
Besoknya lagi ketika menunggu surat ditandatangi
kepala, kulihat sejumlah pria dan wanita berseragam di kantor itu asyik
bercengkerama. Mereka riang ria. Mereka sungguh tak tahu resahnya
menanti segurat tanda tangan dan cap. Sungguh tak mendengar suara
bergumam, apa arti sebuah pelayanan pemerintah?
Ah, seandainya mereka mau tahu betapa beta sangat
membutuhkan segurat tanda tangan yang cukup menentukan nasib banyak
orang. Mereka mungkin berdalih nyaring, bukan kau yang memilihku, tapi
bosku. Bosku kepala daerah. Kepala wilayah hasil kumpulan terbanyak
suara-suara rakyat. Suara kami yang memilih.
Suara-suara itu, suara kegetiran. Ketika rindu
menatap Nusa Tenggara Timur hari ini, terngiang lagi suara-suara dari
masa lalu. Birokrasi kita kaya struktur, masih makmur inefisiensi.
Suaminya kecongkakan, isterinya ingat diri. Motto dia: Bila bisa
dipersulit kenapa dipermudah. Dari rahimnya lahir anak kandung bernama
kebodohan, cucunya kemiskinan. Itulah kita. Suara-suara itu, suara
kegetiran berulang. Entah sampai kapan? (dionbata@poskupang.co.id)
Pos Kupang edisi Senin, 13 April 2009 halaman 1
