Motto Janjikan Pelatihan Segera

* Bidan tak Mahir Pakai USG

MANADO, TRIBUN - Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota  Manado dr Robby Motto mengatakan pihaknya segera menyelenggarakan pelatihan lagi bagi para bidan dan perawat di tujuh Puskesmas PONED   tentang cara menggunakan USG (ultrasonografi). "Sebenarnya mereka telah dilatih pada saat alat tersebut datang. Namun, jika masih ada yang belum dapat mengoperasikan akan kami lakukan lagi pelatihan, sepulangnya kami dari Jakarta," ujarnya, Rabu (11/4).

Menurut Motto, anggaran untuk pelatihan biasa diperoleh dari sumber APBD atau dari pos anggaran lainnya. Diakuinya pelatihan tentang penggunaan alat USG tidak terlalu sulit dan pesertanya tidak begitu banyak, sehingga bisa segera dilakukan.

Motto mengatakan, tidak tertutup kemungkinan perawat atau bidan yang telah mendapat pelatihan pindah kerja ke instansi lain karena berbagai alasan, sehingga puskemas ketiadaan petugas yang mahir menggunakan USG.  Namun untuk lebih jelas akan dilakukan evaluasi dalam waktu dekat. Menurut Motto, Dinkes perlu melakukan evaluasi untuk mengetahui  efektivitas penggunaan USG di tujuh puskemas di Manado yang memiliki fasilitas persalinan.

Seperti diwartakan kemarin, alat kesehatan (alkes) di beberapa Puskemas di Kota Manado mubazir karena tenaga kesehatan seperti bidan dan perawat belum mahir menggunakannya. Salah satu alkes yang belum digunakan sejak tahun 2010 adalah USG yang dibeli dengan harga puluhan juta rupiah.

"Ya,  alat itu (USG) belum dioperasikan karena tidak ada orang yang dapat mengoperasikan alat itu," kata Kepala Puskesmas  Tuminting Manado Dr Meiny Manumpil, Selasa (10/4). Hal senada  diungkapkan Srihayati Mansauda, koordinator bidan di Puskesmas Tuminting. Menurut Sirhayati, USG itu  ada sejak tahun 2010. Kehadiran alat persalinan ini dibarengi dengan pelatihan dari Dinkes  Manado. "Hanya waktu itu  saya dan teman-teman diajar oleh teknisi. Jadi kami belum paham betul," ujarnya.  Anggota Komisi D  DPRD Manado Amir Liputo prihatin bidan dan perawat tidak mahir menggunakan USG. "Seharusnya Dinkes memberikan pelatihan terlebih dahulu bagi petugas  sebelum alatnya datang. Jangan seperti sekarang ini, alat yang ada jadi mubazir," kata Amir, Rabu (11/4).

Robby Motto lebih lanjut menjelaskan, warga Manado yang menggunakan kartu Jamkesmas, Jamkesda dan Jampersal mendapat pelayanan gradis di tujuh Puskesmas  PONED (Pelayanan Obstentri Neonatal Emergensi Dasar).  Namun hanya berlaku untuk anak pertama dan kedua, sedangkan anak ketiga dan seterusnya tidak.

Kendala yang dihadapi dalam program ini, kata Motto, ada penduduk yang tidak memiliki tanda pengenal resmi. Solusinya minta surat keterangan lurah setempat. Motto mengatakan, warga yang tidak memiliki ketiga kartu di atas bisa melahirkan di Puskesmas PONED dengan biaya lebih murah dibandingkan rumah sakit.
Kepala Pelayanan  dan Jaminan Kesehatan Dinas Kesehatan Manado dr Alex Turangan meminta ibu hamil  memanfaatkan program Jampersal. "Dana untuk program Jampersal tahun 2012 sama dengan 2011, yaitu  Rp 1,5  miliar," jelasnya.

Turangan menambahkan, Jampersal juga memberikan  pelayanan KB pasca persalinan.  Anggaran Jampersal berdasarkan jumlah ibu hamil di suatu daerah dikalikan Rp 350 ribu. Jamkesmas masih gunakan data lama yaitu 60.406 jiwa dengan anggaran sekitar Rp 794 juta. Begitu pula dana Jamkesda untuk 2012  tidak ada tambahan. Ada  22.643 warga ikut program ini dengan anggaran Rp 2,7 miliar.
Dijelaskannya, Jampersal merupakan program pemerintah pusat yang bertujuan menekan angka kematian ibu melahirkan. "Syarat mendapatkan Jampersal, tak jauh berbeda dengan Jamkesmas maupun Jamkesda," kata Turangan. Warga yang masuk dalam Jamkesda adalah mereka yang tidak ikut program Jamkesmas.  "Dengan adanya Jamkesda diharapkan seluruh warga miskin Manado dapat diakomodir untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis," ujarnya.

Wali Kota Manado Vicky Lumentut mengatakan, pelayanan kesehatan gratis bagi warga Manado dipusatkan di puskesmas. Untuk itulah Puskesmas dibuka 24 jam. Wali Kota mengimbau warga Manado memanfaatkan puskesmas untuk mendapatkan berbagai pelayanan kesehatan termasuk rekam jantung.

Sementara itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Dinas Kesehatan menganggarkan dana  Rp 910 Juta untuk buffer stock obat di APBD Sulut tahun 2012. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Sulut Dr Max Rondonuwu melalui Sekretaris Dinas Herry Pohajow, Rabu (11/4). "Provinsi hanya menyiapkan dana untuk buffer stock obat. Selain itu ada bantuan dana dari kementerian berupa DAK," kata dia. Ia mengatakan, buffer stock merupakan obat yang disiapkan kementerian kesehatan bagi keperluan bencana. (erv/aro)

- p to p --

7 Puskesmas PONED
- Bahu
- Ranotana Weru
- Ranomuut
- Tuminting
- Wonasa
- Paniki Bawah
- Kombos

Tribun Manado 12 April 2012 hal 1