Pengeluaran Saya Rp 30 Jutaan

* Kotambunan Blak-Blakan Soal Kewajiban Legislator
* Selain Bantu Konstituen Wajib  Setor ke Partai

MANADO, TRIBUN - Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara (Sulut) Arthur Kotambunan blak-blakan tentang kewajiban legislator untuk setor ke partai. Kotambunan yang berasal dari Partai Damai Sejahtera (PDS)  mengatakan ia setor ke partai Rp 3,5 juta setiap bulan.

Menurutnya setoran tersebut wajar bahkan untuk konsituen ia mengaku mengeluarkan puluhan juta tiap bulan. "Catatan pribadi saya pengeluaran sosial bermasyarakat sebagai legislator DPRD provinsi sekitar Rp 30 jutaan per bulan. Jadi, kalau anggota dewan hanya mengandalkan pendapatan dari dewan sangat menderita jadinya. Tidak heran banyak teman yang susah hadir di kantor dewan," jelasnya melalui pesan singkat BlackBerry Messenger (BBM) kepada Tribun Manado dari Hongzhou China Timur, Selasa (17/4/2012).


Saat ini Kotambunan berlibur bersama istrinya menggunakan uang pribadi sekaligus untuk membuka wawasan terkait berbagai kebijakan di sana. "Dari pengalaman kami, ibaratnya ada 10 tamu datang, 11 tamu datang membawa proposal minta sumbangan. Inilah konsekuensi jadi anggota dewan di Indonesia. Masih tercipta stigma anggota dewan banyak uang dan menjadi suatu kewajiban memberi bantuan materi kepada konstituen," kata Kotambunan.

Ia mengingatkan anggota dewan yang mewakili konstituen di dapil masing-masing lebih mendorong pemerintah menyejahterakan rakyat melalui program-program yang konkret. "Saya mengimbau pemilih cermat memilih wakil rakyat yang benar-benar bisa mengaspirasikan kepentingan rakyat dan untuk menjadi wakil rakyat jangan berharap bisa hidup dari penghasilan (gaji)  karena akan stress berat," tulisnya kemudian memberi simbol tertawa di belakang tulisannya.

Kotambunan menegaskan ada dilema menjadi anggota dewan karena tidak diperkenankan bekerja lain, harus belajar hidup dengan gaji dewan. "Padahal mana cukup? Sebelum masuk di dewan saya telah menyiapkan dana untuk lima tahun ke depan. Saving saya masih meng-cover sebagai anggota dewan," imbuhnya.

Setoran wajib atau kontribusi untuk partai juga diakui Bendahara Partai Demokrat Sulut Mor Bastian. Namun Bastian  enggan menyebutkan angkanya. "Itu intern partai, tidak dapat dipublikasikan," ujarnya, Selasa (17/4). Besar kontribusi kader Demokrat di parlemen bervariasi, dan tidak harus berbentuk uang. Kontribusi sifatnya sukarela, sehingga tak ada sanksi bagi mereka yang tak menyetor.

Setoran ke partai pun diakui Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sulut Frangky Wongkar. "Kita harus mengatur keuangan agar gaji kita cukup untuk membiayai pengeluaran ke partai maupun untuk  konstituen," katanya, Selasa (17/4). Namun,   mantan anggota DPRD Sulut itu mengaku  lupa besarnya kontribusi untuk partai.

Ketua DPD I Partai Golkar (PG) Sulut  Drs Stefanus Vreekke Runtu (SVR) mengatakan, pungutan bagi anggota dewan adalah hal yang biasa dan telah menjadi kesepakatan bersama. Saat ditemui Tribun Manado, Selasa (17/4), SVR mengatakan, setoran setiap bulan dari anggota DPRD itu  untuk pembiayaan partai. "Pemberian uang dari anggota dewan untuk parpol adalah hal yang biasa, karena semua parpol melakukan hal yang sama," ujarnya tanpa merinci nominalnya dengan dalih itu urusan intern partai.

Pendapat agak berbeda dikemukakan anggota komisi 9 DPR RI, Aditya Anugerah Moha. Moha yang berasal dari Partai Golkar menegaskan bahwa partainya selama ini tidak mengatur pungutan dan setoran. "Saya pikir setiap partai punya mekanisme masing-masing. Tapi kalau di Golkar tidak ada namanya setoran atau pungutan," kata Moha sambil mengakui banyak menerima proposal permintaan dana dari masyarakat.  "Dalam sebulan banyak proposal masuk. Ada yang meminta bantuan studi dan program lainnya," ungkapnya, Selasa (17/4). (rob/erv/kev/dma/luc)

Dulu Kami Rahasiakan

FENOMENA anggota DPRD menerima proposal permintaan dana dari konstituen bukan hal baru. Ini diakui politisi senior Arie H J Purukan saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (17/4). "Sejak zaman saya menjadi anggota DPRD Sulut memang sudah ramai proposal-porposal yang masuk. Ada yang benar dari konstituen, ada juga yang konstituen cuma mengaku saja," kata Purukan.

Purukan yang menjadi anggota DPRD Sulut dari Partai Golkar selama tiga periode mengatakan, kala itu anggota DPRD tidak pernah meributkan proposal yang masuk ke ruangan kerja mereka.  "Dulu kami selalu rahasiakan karena ini untuk menjaga hubungan baik dengan para konstituen. Memang banyak wartawan yang menanyakan tapi kami selalu diam dan merahasiakan hal ini," tutur Purukan.

Ia pun bercerita, karena sudah tahu setiap bulannya pasti ada proposal yang masuk, maka dia selalu menyisihkan uang untuk itu. Ia mencontohkan, kalau ada sisa dari perjalanan dinas, maka itulah yang disisihkan untuk konstituen. "Kalau mereka datang ke kantor tapi saya tidak ada, selalu saya pesan kepada staf agar menyuruh mereka kembali keesokan harinya," kata Purukan.

Ia mengatakan, karena ini sudah tradisi, ada baiknya jika anggota DPRD pintar-pintar mengelola keuangan mereka. "Berilah seadanya. Mereka juga pasti mengerti," ucap Purukan. Terkait uang yang harus disetor anggota DPRD ke partainya, menurut pria yang kini menjabat Ketua PWRI Sulut, hal tersebut memang sudah merupakan ketentuan partai. "Tiga periode jadi anggota dewan, tiga kali juga setorannya meningkat," kata Purukan.

Menurut politisi senior di Golkar ini,  periode pertama ia hanya menyetorkan Rp 750 per bulan, periode kedua menyetor Rp 1 juta, dan periode terakhir ia menyetor sebesar Rp 2 juta per bulan. "Karena berubah jumlah penghasilannya, maka berubah pula kewajiban yang harus disetor ke partai," tuturnya.

Ia menambahkan, karena zaman dia menjadi anggota DPRD belum terlalu besar inflasinya, makanya potongan tersebut terasa ringan. "Terakhir saya menjadi anggota DPRD itu periode 2004-2009, gajinya Rp 12 juta, jadi kalau dipotong Rp 2 juta masih belum terasa," kata Purukan.

Ditambahkan Purukan, besara nominal yang diberikan anggota DPRD untuk partainya tergantung jumlah utusan parpol tersebut di DPRD. Dicontohkannya, saat dia pertama kali menjadi anggota DPRD, ada 30 orang anggota dari  Golkar. "Semakin banyak anggota maka  semakin kecil nominalnya, tapi kalau semakin sedikit anggotanya maka semakin besaran setorannya," jelasnya.

Menurut Purukan, tak ada anggota DPRD yang mangkir dari kewajiban ini. Karena potongan tersebut langsung diambil dari gaji mereka. "Jadi gaji yang diterima itu sudah bersih, tanpa potongan," ujarnya.

Buat apa uang tersebut?  Menurut pembina Kosgoro Sulut ini, biasanya menurut pengurus partai uang itu  untuk pembangunan sekretariat partai, kegiatan partai, dan masih banyak lagi. "Zaman dulu tidak ada yang keberatan. Apalagi kalau dari Golkar, tidak ada yang bisa melawan,"  tandasnya. (aro)

News Analysis
Ferry Liando
Pengamat Politik Unsrat Manado

Karma Money Politics

PERTAMA, jangan salahkan masyarakat jika ada proposal permintaan dana  kepada anggota Dewan. Yang patut dipersalahkan anggota dewan sendiri.Mereka yang menciptakan image bahwa wakil rakyat itu punya uang. Ketika pemilu tiba mereka memakai jalan pintas dengan membeli suara dari masyarakat. Mereka tidak menjual jasa, ide atau prestasi tetapi menjalankan money politics dalam pemilu.
Ini jelas pendidikan politik yang salah.

Sebelum mencalonkan diri seharusnya mereka memberi kontribusi kepada masyarakat. Masyarakat akan menilai jasa atau kontribusi yang telah mereka berikan jauh sebelum pemilu.  Nyatanya, ada calon yang belum pernah memberikan jasa dan kontribusi bagi masyarakat. Supaya terpilih mereka kemudian menggunakan cara instan tadi. Kegiatan membagi-bagi uang dalam masyarakat memengaruhi pola pikir masyarakat bahwa wakil rakyat itu memiliki banyak uang.
Kedua, kenapa banyak  proposal ditujukan kepada anggota dewan? Dewan itu fungsinya membuat kebijakan tentang hal-hal yang dibutuhkan masyarakat.

Kebutuhan masyarakat terbagi dua yaitu untuk institusi dan pribadi. Proposal untuk institusi seperti untuk gereja dan lain-lain seharusnya bisa diganti dengan desakan dewan kepada pemerintah membangun infrastruktur bagi institusi itu.

Proposal pribadi bisa berupa biaya kesehatan dan biaya pendidikan. Mengenai ini, masalahnya bukan pada masyarakat yang tidak mempunyai uang tapi akses menuju ke sana yang sulit. Tugas dewan menyejahterakan rakyat harus dibuktikan. Kalau masyarakat minta biaya kesehatan buatlah kebijakan yang baik untuk kesehatan. Kalau biaya pendidikan mahal buatlah kebijakan agar pendidikan tidak mahal.
Saran saya jangan biasakan memberi uang kepada masyarakat. Jangan membuat masyarakat itu irasional. Mari dewasalah dalam berpolitik. Ingat yang merusak karakter pemilih itu elit politik bukan masyarakat. Sistem ini saya bisa sebut karma bagi mereka yang telah melakukan money politics. Biarkan menjadi hukuman bagi mereka. Ini sebuah sistem yang terlanjur basah.

Kasihan kan karena juga berimbas pada mereka yang sungguh-sungguh berjuang bagi kepentingan rakyat. Kalau melihat  undang-undang pemilu yang memakai sistem terbuka mereka akan tereleminir oleh artis dan pengusaha yang notabene memiliki banyak uang untuk mendapatkan suara terbanyak. Lagi-lagi lingkaran setan proposal permintaan dana bisa terjadi. (dma)

Tribun Manado 18 April 2012 hal 1